oleh

Corrective Justice Menuju Justice

MAKASSAR, TapakNews.com —  Media Tapaknews bacaan orang Indonesia, semoga dan insha Allah akan selalu menyajikan yang terbaik bagi masyarakat.

Corrective Justice Menuju Justice
Oleh : Huzaiman, S.H., M.H

Koreksi terhadap keadilan berseleweran dimana-mana, menohok peristiwa menyimpan cerita pada pencarinya, jejaknya yang terkadang usang terkadang pula nyambung, tetesanya terkadang membuat riang terkadang meradang bagi yang menerimanya, sementara namanya selalu jadi sandaran untuk menepis berbagai fakta yang mengaga di depan mata.

K e a d i l a n…. bisa saja menagih terhadap siapa yang dipercayakan untuk merawat keadilan tersebut. Sudahkah amanah terhadap yang dipercayakan, sudahkah ia menempatkan dan meletakkan bahwa keadilan lah yang menjadi tujuan utamanya, taatkah si anak manusia tersebut memelihara keadilan itu.

Menggunakan kelengkapan organ manusia melalui tatapan mata boleh jadi salah, tetapi tatapan mata bathin tidak pernah salah, lalu yang manakah yang harus didahulukan?

Memproyeksikan arti keadilan yang seolah di tinggal maknanya menjadikan pencari keadilan berseleweran dimana-mana, lalu perilaku penegak hukum yang segolongan dengan kata BEJAT dipertontonkan di mana-mana.

Annator rupa-rupanya senada dengan pemeo yang bernada datar “bahwa ketidak adilan di manapun akan menimbulkan ketidak adilan dimana-mana”. Ungkapan tersebut seolah memberikan tamparan keras terhadap oknum-oknum yang mencicipinya.

Tradisi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keadilan rupa-rupanya masih terbawa genetek dari KOLONIAL yang mengedepankan budaya pemaksaan dan sedikit dibalut dengan kemunafikan. Menyoroti hal demikian memang tidak boleh terhenti ditataran lisan, namun harus dibarengi dengan aksi nyata dan terukur, lalu siapa dan di mana sosok itu yang selalu dirindukan oleh rakyat.

Lembaga yang dibuat pemerintah sebagai sarana untuk menyalurkan hak-hak rakyat untuk mendapatkan keadilan seolah sudah berwajah 2 (dua), nampak sisi permukaan berwajah cantik dan anggun, namun nampak dalam penuh dengan ornamen berwarna gelap, agar sekelompok dan sebangsanya bisa menjalankan aksinya yang tidak jauh berbeda dengan aksi premanisme.

Iya, premanisme, ungkapan ini tepat karena dilakukan dengan cara terhormat dengan bermodalkan pengaruh jabatan yang disandangnya dan goresan tinta emasnya. Sedangkan preman yang sesungguhnya bernuansa asli dan nampak tidak diwarnai kepura-puraan, karena watak aslinya terbentuk sejak berada dilingkungan dimana ia dibentuk.

Janji suci yang telah di ucapkan seolah tidak berlaku secara mutatis, mutandis terhadap potret yang terjadi di dilapangan. Menohok berbagai tingkah dan adegan yang diperagakannya, seolah mengkonfirmasi bahwa kekuatan lidahnya dalam mengucapkan sumpahnya, seolah tertandingi dengan ketajaman pedang yang dapat memberikan kepastian terhadap pemiliknya. Annator lebih menginginkan agar prodak-prodak Sumber Daya Manusia yang seperti ini segera di asingkan dan dibuatkan dunia baru yang lebih minimalis dan kebal terhadap cuaca ekstrim yang sepadan dengan sikapnya.

Betapa sulitnya membasmi preman berdasi dan bercokol seolah penuntun nasib seseorang, menggambarkan bahwa anak bangsa tertipu muslihat dan kebejatan bangsa asing.

Alasan yang mendasarinya adalah sebagai berikut ;

1 (satu), membumikan sampah pemikiran asing yang sudah tidak berguna lagi dan dijunjung tinggi di negeri kita,

2 (dua), ketidak mampuan memproyeksikan sikap dan jati diri bangsa kita dalam berhukum yang bercita rasa indonesia,

3 (tiga), kekuatan identitas terkoyahkan dengan kekuatan finansial,

4 (empat), Filterisasi yang dilakukan terhadap perubahan regulasi mengalami patahan yang cukup fatal, sehingga Pasal karet berseleweran dimana-mana.

5 (lima), pembengkokan terhadap sikap munafik yang seolah berjiwa pancasila, kekeluargaan, dan sebagainya dikalahkan dengan sikap aliran keras, yang jika di gambarkan aliran keras yang dimaksud adalah, melihat segala sesuatunya harus dalam tataran formal semata.

Lompatan berfikir serta keluar dari kegagalan mengatasi kemunafikan menjadi tantangan terberat bagi bangsa, bayangkan saja negara diperhadapkan bukan saja dari sektor pembagunan dan perekonomian yang dapat mendongkrak kesejahteraan rakyatnya, tetapi negara juga diperhadapkan terhadap hal yang terkecil, berupa pengkondisian moral bangsanya, terutama bagi para aktor-aktornya yang sedang asik memainkan perannya sendiri.

Kesalahan berawal menurut hemat saya, dari peletakan dasar serta terjalinnya sinergitas antara penegak hukum dan masyarakatnya, dimana modal dasar dari penegak hukum yaitu kepercayaan seolah tenggelam dengan ulahnya sendiri, beragam model dan cara yang diperaktekkannya membuat sulit teratasi hanya dengan cara berpura-pura menjadi dewa penolong disiang hari apalagi bertindak seolah-olah malaikat, apalagi seperti malaikat. Manalah ada penegak hukum yang menyerupai kejernihan air serta sekilaunya mutiara, tapi bukankah juga telah diberikan batasan yang jelas tentang tindakan yang seharusnya dilakukan.

Lalu claim selama ini bahwa kinerja penegak hukum telah menolehkan prestasi serta berhasil menjawab dan memenuhi respon pablik selama ini, baro meternya dari mana, serta metode apa yang di gunakan, lalu lembaga mana yang menilainya serta independen kah yang melakukan riset tersebut. Tidak semudah mengurai benang yang kusut, mengibaratkan menjawab tantangan tersebut, apalagi hanya beralasan selama ini bahwa “KAMI” bukan alat pemuas.

Masih teringat dengan jelas sindiran salah satu begawan sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo, bahwa tidak cukup penegak hukum menegakkan keadilan hanya berdasarkan rule secara tertulis semata, namun harus melihatnya secara holistik. Ditambahkan pula bahwa selalu menempatkan H2O, yaitu, “hati nurani, otak dan otot”. Hal demikian memberi gambaran bahwa penegak hukum tidak hanya dituntut menegakkan undang-undang, apalagi terlalu setia terhadap undang-undang, akan tetapi lebih diarahkan kepada menegakkan hukum, karena kristalisasi penegakan keadilan sepenuhnya tercermin dari penegakan hukumnya, bukan semata-mata dari aspek formalistik legalistik semata.

Sulit menentukan narasi yang pas jika penegak hukum lebih senang dan nyaman otak atik undang-undang daripada menegakkan hukum. Rupa-rupanya banyak pula yang sengaja menggiring pasal-pasal seolah numerik semata, demi pengkondisian penerapan pasal yang diinginkannya. Jika saja mereka faham dan mau sedikit saja merenung betapa besar kepercayaan negara dan bangsa yang di amanatkan kepadanya, maka sudah pastilah oknum-oknum tersebut harus memposisikan dirinya mealui pergumulatan bathin yang dahsyat sebelum memberikan lebel status terhadap seseorang.

Ruang lingkup cakupan berfikir oknum penegak hukum sebagian besar terbilang sempit dan pemikiran yang mini pula terkadang menggerakkan cara lain untuk tetap menerkam mangsanya, cukup ekstrim ungkapan ini, tetapi inilah realitasnya. Perdagangan pengaruh serta level kepangkatan terkadang jadi paradoks utama menghalagi penegakan hukum untuk mencapai keadilan yang humanis harus terputus. Olehnya itu, pemahaman hukum menuju hukum moderen dan meletakkan nilai-nilai humanistis didalamnya sudah seharusnyalah di gelorakan dan di jauhkan dari penyimpangan-penyimpangan yang bersifat kemunafikan, yang berujung pada pembusukan hukum dan berimbas pada tercapainya keadilan itu sendiri.

Orientasi penegak hukum ke nilai intrinsil seharusnya ditinggalkan dan lebih menempatkan nilai-nilai yang bercirikan ke Indonesiaan dan berkpribadian kultur Indonesia yang sesungguhnya.

Output dari itu semua dapat memberi afirmasi yang tepat jika dilakukan dengan kebulatan tekat dan keteguhan hati. Ingat ! keadilan bukan milik tentang siapa yang berkuasa, siapa yang kuat dan berduit tetapi keadilan untuk semua.

Penulis adalah :
Direktur LBH. Bumi Arung Nusantara dan Akademisi pada FH. UMK

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed