oleh

“Hitam Putih Penegakan Hukum di Negeri Yang Gaduh”

TapakNews.com, menyajikan:

“Hitam Putih Penegakan Hukum di Negeri Yang Gaduh”
Oleh : Huzaiman, S.H., M.H

Di tengah mewabahnya pandemi Covid- 19 di Negeri tercinta, masih banyak pula kalangan elit yang senang melempar pandemi yang membuat publik terinfeksi. Entah srimulat apa yang mereka pertunjukkan sehingga rakyatnya kocar-kacir di Negerinya sendiri.

Pemerintah terkesan pandai mengucapkan argumentasi, akan tetapi tidak pandai mencari solusi yang vem bagi rakyatnya. Seperti halnya ungkapan annator yang sudah-sudah, bahwa pemerintah banyak bernarasi tetapi sedikit aksi. Sebelum menentukan narasi yang pas, terlebih dahulu hendaknya mencari formulasi yang pas pula, agar tidak kontradiktif antara obat penawar yang ditawarkan dengan penyakit yang di alami. Rupa-rupanya annator ingin mengatakan, bahwa terlalu banyak mengumbar janji tetapi sedikit bukti, terlalu banyak memberi resep tetapi melanggengkan komplikasi.

Pilihan katanya kiranya tepat, ketika pemerintah begitu banyak menuai manifestasi kebobrokan dalam menjalankan roda pemerintahannya yang sumbang, dan sedikit lagi akan menyempurnakan kata Kebablasan. Setidaknya negara diperhadapkan dengan musibah seperti ini yang begitu darurat, pemikiran yang lahir dari pemimpinnya tidak seharusnya darurat pula.

Gonjang-ganjing dalam menentukan produk hukumnya dan arah kebijakannya, seolah melegitimasi kegaduhan selama ini. Penyadaran bagi kalangan elit, khususnya yang berkeinginan melanggengkan kekuasaan dan hukumlah sebagai pijakannya, maka hendaknya lebih arif dalam merangsang cara berfikirnya ke arah yang lebih holistik dan tidak parsial. Kemampuan untuk menyentuh sum-sum hukum yang paling dalam tentu diperlukan pula arah pemikiran para aktor hukumnya yang lebih fesyenebel.

Hemat annator, sejauh ini bukan seberapa besar kontribusi elemen bangsa (masyarakat secara umum) menunjukkan kesadaran hukumnya. Melainkan, seberapa hebat para pemimpinnya berpijak pada moralitas hukum yang hebat pula.

Indonesia membutuhkan mekanik-mekanik khusus yang mampu mendeteksi penyumbatan-penyumbatan hukum sebagai sarana mendapatkan kemenangan yang berpijak pada prosedural semata, tanpa memperdulikan kebenaran yang lebih ke subtantif. Bertolak dari itu pula, rasa-rasanya kita tidak sekedar hanya mengalih bahasakan terhadap produk-produk hukum yang lahir dengan menyisipkan makna yang terkesan bisa bayes, melainkan ide dasar dalam penegakan hukum itu harus benar-benar terejawantahkan dengan baik.

Olehnya itu, bukan hanya sekedar seberapa sering kita mengucapkan Supremasi Hukum dan Keadilan, karena salah satu penyakit kronis yang level stadium 4 (empat) yang melanda negeri ini, adalah terjebaknya pada sebuah kepastian yang “formalistik” dan terang-terangan mengabaikan rasa keadilan yang berkeadilan. Ikhtiar utuk menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi harus di sertai rambu-rambu yang jelas, tidak hanya sekedar tampak gagah-gagahan atau sekedar berinprofisasi semata. Beberapa pekan ini nampak jelas Pemerintah baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah teruji secara alamiah tanpa panelis, tentang seberapa besar kemampuan personalitinya melahirkan sebuah gagasan-gagasan dan kebijakan yang pas dikala Negara dalam keadaan kronis seperti ini.

Ke simpang siuran dan pemantapan dalam mengurai berbagai sisi yang harus menjadi prioritas utama menjadi bayes, dikarenakan pemikiran yang mini pula. Rupanya ada lompatan berfikir yang dialami oleh Pemerintah selama ini sebelum menginstruksikan jajaran Penegak hukumnya dalam mengatasi problem yang ada diantaranya ;

Tidak terintegrasinya informasi antara pusat dan daerah dalam menentukan keseragaman berfikir di dalam kondisi-kondisi tertentu

Sistem bekerjanya hukum tidak disertai dengan kesiapan Sumber dayanya yang ada.

Penekanan dari segi tataran regulasi dalam arti tertulis masih dikedepankan sebagai jaminan keteraturan. 

Objektifitas penegakannya terkesan tidak to muach pada pemantik regulasi itu sendiri. Kualitasnya nampak terbentuk, namun tidak memiliki.

Hendakya Modeling yang ditawarkan oleh otoritas penentu kebijakan dalam menyusun rencana strategis, harus lebih inheren pada seruan moral dengan mengedepankan prinsip-prinsip edukatif, bukan kearah yang represif.
Tepat pulalah kiranya menempatkan konsep hukum newton dalam ilmu fisika, yang setidaknya senada dengan model penegakan hukum kita sepanjang perjalanannya bahwa, “semakin kuat sebuah tekanan, maka semakin besar gaya yg dihasilkan”. Ide dasar yang sebenarnya annator ingin sampaikan ialah, “gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak dan gaya pula yang mengubah benda yang bergerak menjadi diam“.

Pendekatan alur berfikir yang terstruktur, menjadi penting sebenarnya bagi peramu kebijakan untuk memahami rakyatnya bahwa, gaya berhukum mana yang layak dan seperti apa gaya penerapannya agar pablik tidak acuh terhadap penegakan hukum selama ini.

Rekomendasi Perspektif Energi Keadilan:
Produk yang dilahirkan harus hidup sejaman (coexsisting) dengan perkembangan masyarakat.
Produk yang dilahirkan harus disertai dengan sistem yang berjalan dan
menghargai prosedur yang berjalan.

Penulis adalah :
Direktur LBH. Bumi Arung Nusantara, Akademisi dan Dosen pada Fakultas Hukum UMK.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed