oleh

Mobil Ambulance Desa di Kabupaten Wajo Berbau Korupsi, KPPM: Kami akan Kawal dan Lakukan Aksi Demonstrasi

WAJO, TapakNews — Isu adanya indikasi/dugaan mobil ambulace desa, se-Kabupaten Wajo tidak sesuai spesifikasi yang seharusnya dan telah melanggar UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (LLAJ).

Pasalnya beberapa minggu yang lalu saat Satlantas Polres Wajo melaksanakan Operasi rutin, beberapa mobil ambulance desa terjaring razia.

Hal itu tercium oleh Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM).

Menurut KPPM, indikasi/dugaan itu harus ditindaki dengan serius oleh pihak Kepolisian, karena dalam waktu dekat ini KPPM akan melakukan aksi demonstrasi terkait hal tersebut.

Sebelumnya ada surat edaran dari Wakil Bupati Wajo yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Wajo untuk melengkapi mobil pelayanan masyarakat sehingga bisa dipergunakan sebagai mobil ambulance, mulai dari brankar, oxygen dan selang, gantungan infus, lampu sirine, brending mobil dan lain-lain, serta anggarannya, dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Atas permasalahan itu, Jendral Lapangan KPPM Muh, Wamil akan mengawal kasus tersebut, sesuai hasil investigasi yang telah ditemukannya.

“Setelah kami mendapatkan informasi bahwa telah terjaring beberapa mobil ambulance desa di Kabupaten Wajo yang dianggap tidak sesuai spesifikasi, telah mendorong kami untuk melakukan investigasi sehingga kami menemukan beberapa data, diantaranya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Wajo, tanggal 27 Maret 2020, Surat Laporan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo, yang berisikan mobil ambulance yang telah di brending, dokumentasi mobil ambulance dan beberapa informasi lainnya,” ungkapnya pada Media ini, Kamis (12/11/20)

Lanjutnya, dari data-data yang telah kami dapatkan, maka patut diduga ada tindak pidana korupsi pada pekerjaan ini dengan menarik kesimpulan bahwa mobil ambulance terindikasi tidak sesuai spesifikasi.

“Kami juga akan mempertanyakan hal ini di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait adanya temuan sebelumnya, dan juga akan meminta untuk melakukan audit. Oleh karena itu saya selaku jendral lapangan, menyatakan bahwa kami dari KPPM akan mengawal kasus ini sebagaimana tupoksi kami secara personality dan kelembagaan untuk memutus mata rantai tindak pidana korupsi yang ada di Idonesia sehingga setiap ada aroma tindakan korupsi maka kami akan melakukan Aksi demonstrasi, begitupun dengan kasus ini,” cetus Muh Wamil

Jendral Lapangan Wamil juga menyebut akan melakukan aksi demonstrasi dan akan melaporkan secara resmi ke Polda Selsel serta meminta Polda untuk memeriksa beberapa pejabat dan instansi pemerintah yang diduga terlibat.

“Kami akan melakukan demonstrasi di Polda Sulsel sekaligus melakukan pelaporan secara resmi, agar Polda Sulsel mengungkap kebenaran objektif atas kasus ini. Dan kami akan meminta kepada Polda Sulsel untuk memeriksa Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, Kepala Dinas PMD serta beberapa pihak lainnya yang terlibat,” imbuhnya

Ketika memang, sambungnya, terbukti adanya tindak pidana korupsi maka harus di jerat hukum pidana sebagaimana di atur dalam UU No. 20 Tahun 2001 Joles UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Kami akan terus mengawal kasus ini dan menantang Dirkrimsus Polda Sulsel untuk mencetak prestasi di Sulawesi Selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi,” tutupnya.

(Imf/rd)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed