MAKASSAR, TapakNews — Koalisi Aktivis Makassar tidak tinggal diam dengan adanya nama-nama siswa susulan atau siswa siluman yang didistribusikan ke sekolah-sekolah negeri yang ada di Makassar.
Para Aktivis tersebut sepakat menganggap ini pelecehan pendidikan dan pembodohan publik.
Salah satunya Sutoyo Gaffar, SH, ia mengatakan, sudah menyiapkan aksi besar-besaran untuk menentang pembodohan publik yang dilakukan Disdik Sulsel. Dalam hal ini dikomandoi langsung di lapangan oleh Kabid SMA Disdik Sulsel, Muhammad Nurkusuma.
“Hasil investigasi kami, ini Kabid terpantau beberapa kali ketemu orang termasuk media dan LSM terkait persoalan siswa Letjend,” ungkap Sutoyo, saat memberikan keterangan kepada awak media, Minggu (07/07/24).
Lanjut Sutoyo, pihaknya juga menduga Kabid ini punya bawaan beban dari dinas atau instansi sebelumnya, dimana dia diduga harus mengakomodir juga titipan dari oknum-oknum APH dan DPRD.
“Alhasil, 6 Juli 2024 sejumlah daftar list nama-nama siswa sudah dimasukkan di beberapa sekolah,” bebernya.
Lebih jauh Sutoyo mengungkapkan, Kabid SMA Disdik Sulsel melakukan kesalahan fatal dan harus segera dicopot untuk menyelamatkan pendidikan di Sulsel.
“Muhammad Nurkusuma ini baru beberapa bulan lalu dilantik, tetapi sangat tidak layak di tempatkan diposisi vital di Disdik Sulsel,” jelasnya.
Menurutnya banyak kesalahan fatal yang dilakukan pada proses PPDB tersebut.
Sutoyo meminta rekan-rekannya yang akan bergabung di koalisi besar ini segera mendata diri.
“Intinya gerakan ini gerakan penyelamatan Pendidikan, semua siswa siluman kami pastikan tidak akan masuk dan kami usir keluar. Saya juga minta seluruh elemen masyarakat bergerak, kita kepung semua sekolah di Makassar selamatkan dunia pendidikan,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga mengatakan, berdasarkan sumber informasi, sejumlah Ormas, LSM dan aktivis Media turut bergabung dalam penyelamatan bobroknya Pendidikan di Sulsel.
Rencananya gerakan unjuk rasa ini akan menyerbu Kantor Disdik Sulsel, Kantor Gubernur Sulsel, Kantor DPRD Sulsel dan Rujab Gubernur Sulsel.
Gerakan ini mengklaim akan menurunkan massa ratusan dengan menggandeng ormas, LSM dan elemen masyarakat lainnya.
(*)